Oleh: Ary Fahd – Pegiat Sosial Media
Balitoday.co Bulungan—Beberapa hari terakhir, kita disuguhkan kenyataan pahit yang menyayat hati tapi mungkin terasa asing bagi sebagian pejabat, namun sangat nyata bagi masyarakat, sekolah-sekolah di Kabupaten Bulungan berada dalam kondisi yang mengenaskan. Bukan satu, bukan dua, tapi berderet bangunan pendidikan yang lebih cocok disebut reruntuhan masa depan. Dan lebih tragis lagi, kondisi ini tidak terjadi semalam.
Mari mulai dari SDN 003 Tanjung Palas Tengah di Dusun Antal, Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah.
Sekolah ini tampaknya lebih akrab dengan monyet liar daripada perhatian pemerintah. Plafon sekolah runtuh di sana-sini, atap bolong, dan ruang kelas berubah fungsi menjadi sarang kekhawatiran. Kepala sekolah bahkan menyebut bahwa kerusakan ini sudah ada sejak 2019. Ya, Anda tidak salah baca. Sudah lima tahun lamanya, dan kondisinya makin parah.
Yang lebih lucu, dan bisa dibilang tragis adalah reaksi dari seorang anggota DPRD Bulungan, Ilhamsyah. Ia mengaku kaget setelah melihat kondisi sekolah yang viral di media sosial. Kaget? Serius? Apakah fungsi pengawasan DPRD kini hanya berlaku setelah masyarakat membuatnya viral? Kocak sekali.
Seolah-olah, bila tak muncul di Instagram, Facebook atau TikTok, maka sekolah rusak itu tidak ada. Padahal, jelas-jelas pihak sekolah sudah melaporkan ke Dinas Pendidikan. Mungkin saja laporannya tersesat di tumpukan kertas, atau malah tenggelam bersama plafon yang runtuh.
Dan seakan belum cukup memalukan, ternyata di jantung ibu kota provinsi Kalimantan Utara sendiri, ada SDN 015 Tanjung Selor sekolah yang bernasib tak jauh berbeda. Lokasinya di tengah kota, tapi kondisinya seperti bangunan tua yang menunggu dijadikan situs sejarah. Setiap kali air pasang, halaman sekolah berubah menjadi kolam. Upacara, olahraga, bahkan bermain pun hanya jadi kenangan.
Lebih ironis lagi, bangunan sekolah tersebut diduga berdiri di atas tanah yang bukan milik sah. Jadi, bukan hanya bangunannya yang bermasalah, tapi legalitasnya pun abu-abu. Kalau ini bukan cerminan dari kelalaian birokrasi, lalu apa?
Pertanyaannya adalah di mana Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan? Tidakkah merasa perlu turun tangan sebelum anak-anak belajar di bawah tenda? Apakah kita harus menunggu bencana atau korban jiwa agar sistem merespons?
Lucunya, di tengah kondisi ini, tidak ada satu pun sinyal dari Bupati untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Mungkin karena standar kinerjanya bukan pada pelayanan publik, tapi pada seberapa mahir menghindar dari tanggung jawab.
Jika pendidikan adalah jalan menuju masa depan, maka jelas jalan di Bulungan ini sedang rusak parah dan sayangnya, tidak masuk anggaran perbaikan.(*)
